Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa lokasi tambang nikel di Raja Ampat tidak berada di kawasan wisata. Ia menyatakan bahwa pemerintah hanya memberikan izin tambang di wilayah yang menurut hukum bisa dimanfaatkan untuk kegiatan industri. “Kami tidak izinkan tambang masuk ke kawasan yang ditetapkan sebagai destinasi wisata,” ujar Bahlil dalam keterangannya.
Pernyataan tersebut langsung mengundang respons dari Greenpeace Indonesia. Mereka menolak klaim Bahlil dan menyatakan bahwa ekosistem Raja Ampat tidak bisa dibatasi hanya melalui peta administratif. Greenpeace menilai bahwa tambang tetap mengancam lingkungan, meskipun tidak langsung berada di zona wisata.
Greenpeace menyoroti fakta bahwa wilayah Raja Ampat memiliki ekosistem yang saling terhubung, mulai dari daratan, pesisir, hingga perairan laut. Ketika perusahaan tambang membuka lahan dan membuang limbah, mereka bisa mencemari laut dan merusak keanekaragaman hayati yang selama ini menjadi kebanggaan Indonesia.
“Masyarakat adat menolak tambang sejak awal, tapi pemerintah justru tetap meloloskan izin,” kata salah satu juru kampanye Greenpeace. Ia mendesak pemerintah untuk mencabut izin tambang secara permanen dan menghentikan seluruh aktivitas eksplorasi di wilayah sensitif tersebut.
Greenpeace juga mengajak masyarakat luas untuk ikut mengawasi kebijakan investasi yang mengorbankan lingkungan. Mereka menegaskan bahwa perlindungan Raja Ampat harus dilakukan secara utuh, bukan setengah-setengah. “Kalau kita hanya melindungi sebagian, maka seluruh ekosistem tetap terancam,” tambahnya.
Dengan sikap tegas itu, Greenpeace terus mendorong pemerintah agar lebih berpihak pada kelestarian lingkungan dan hak masyarakat adat. Mereka alternatif medusa88 meminta pemerintah menghentikan eksploitasi demi masa depan alam yang lestari.